Senin, 23 Februari 2015
Minggu, 22 Februari 2015
Jumat, 20 Februari 2015
WISMAN DATANG KE INDONESIA 60 % KARENA BUDAYA
WISMAN DATANG KE
INDONESIA 60 % KARENA BUDAYA
PADA PELUNCURAN BUKU
DAN DIGITAL MEDIA NEWSEUM INDONESIA DI KOTABATAM DALAM RANGKA HARI PERS NASIONAL DI KEPRI KEPRI MALL KOTA BATAM MINGGU 08/02/2015// MENTERI PARIWISATA INDONESIA ARIEF YAHYA MENJELASKAN DALAM SAMBUTANNYA/ DI ASEAN
ADA TIGA RATUS JUTA ORANG BERTANYA TENTANG TURISEM/ DESTINASI/ TOUR
TRAVEL// 300 JUTA ORANG ITU MEREKA
BERKUNUNG KE MALAYSIA SEMENTARA HANYA DELAPAN PULUH RIBU KURANG DARI SATU
PERSEN LARI KE INDONESAI//
OLEH KARENA ITU
MENTRI PARIWISATA INDONESIA ARIEF YAHYA SEDANG MENCARI AKAL/ DAN DALAM KESEMPATAN INI/ SANGAT BERTERIMAKASI
DENGAN ADANYA PELUNCURAN BUKU DAN DIGITAL
MEDIA NEWSEUM INDONESIA INI//
PARA WISATAWAN MANCANEGARA DATANG KE INDONESIA 60% KARENA BUDAYA/ DAN 35 % KARENA DANSER// PARA WISMAN MENGUNJUNGI TEMPAT BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF/ KULINER DI INDONESIA DARI
SABANG SAMPAI KE MEROKE//
MENTRI ARIEF YAHYA MENCONTOKAN PERBEDAAN ANTARA BALI DAN BINDAN/
BINTAN ITU INDAH NAMUN KELEBIHAN BALI/ MEMEILIKI AGAMA/ BUDAYA/ EKONOMI KREATI
TURISEM ITU YANG SANGAT KUAT/
MENPAR MENAMBHKAN SELAIN BUDAYA
ADA JUGA KULINER/ KULINER 30 PERSEN DARI
EKONOMI KREATIF/ MENEMBUS 200 TRILIUN PERTAHUN//
WWC MENTRI PARIWISATA INDONESIA/ ARIEF YAHYA
SETELAM PELUMCURAN BUKU MENPAR JUGA MENGUNUNGI STAND
PAMERAN MEDIA YANG ADN DI MEPRI MALL//
NIKOLAKA AMUN MAMA STV BATAM
MELAPORKAN//
KEPRI TUAN RUMAH PELUNCURAN JALUR SAMUDRA CHENG HO
KEPRI TUAN RUMAH PELUNCURAN JALUR SAMUDRA CHENG HO
MENTRI PARIWISATA RI
ARIEF YAHYA AKAN MELUNCURKAN JALUR
SAMUDRA CHENG HO / KERJA SAMA
ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK DI TINGKATKAN// JALUR SAMUNDRA CHENG HO
INI ADALAH KONSEP RAVEL PARIWISATA INDONESIA// HAL INI DILAKUKAN KARENA SUDAH ADA PERTEMUAN ANTARA PRESIDEN RI JOKOWI DAN
PRESIDEN TIONGKOK PADA SAAT PRESIDEN KUNGJUNGAN KENEGARAAN BEBERAPA WAKTU LALU KE
TIONGKOK// HAL INI DISAMPIAKAN KEPALA
DINAS DAN PARIWISATA PROPINSI KEPULAUAN RUA GUNTUR SAKTI PADA PELUNCURAN BUKU DAN DIGITAL MEDIA NEWSEUM INDINESIA DI KEPRI MALL MINGGU
08/02/2015 DI KOTA BATAM//
KADIS PARIWISATA KEPRI GUNTUR SAKTI MENGATAKAN DALAM DUA TAHUN TERAKHIR INI
/ KUNCUNGAN WISMAN DARI TIONGKOK KE INDONESIA KHUSUSNYA KEPRI CUKUP MENINGKAT// WISAMAN DARI TIONGKOK
KUNJUNGI KE KEPRI MENGGESER POSISI KOREA YANG DULU NOMOR TIGA SEKARANG PERINGKAT
ITU DITEMPATI WISMAN DARI TIONGKOK//
DARI PERTEMUAN PRESIDEN RI JOKOWI DAN PRESIDEN TIONGKOK MAKA
LAHIRLAH JALUR SAMUDRA YANG PADA JAMAN DULU JALAUR EKSPEDISI PELAYARAN
LAKSAMANA CHENG HO KE INDONESIA/ ITU MEMILIKI HISTORICAL YANG KUAT
DENGAN MEMBAWA MISI PERDAMAIAN//
ADA SEMBILAN PROVINSI YANG MERUPAKAN JALUR LAKSAMANA CHENG HO/
MULAI DARI ACEH/ PALEMBANG/ KEPULAUAN RIAU/ DKI JAKARTA/ SEMARANG /CIREBON/
JAWA TIMUR DAN BALI//
HASIL PERTEMUAN DARI 9
KEPALA DIANS PARIWISATA DARI 9 PROVINSI DENGAN MENTEI PARIWISATA RI DI JAKARTA MAKA / KEPRI MENAWAR KAN DIRI
UNTUK MENJADI TUAN RUMAH DALAM ACARA
PELUNCURAN PADA TAGGAL 21 FEBRUARI 2015
TEPATNYA DI KOTA BATAM//
MENURUT KADIS PAR KEPRI GUNTUR SAKTI ALASAN UNTUK LAUNCHING DI BATAM / KARENA JALUR SAMUNDRA CHJENG HO/ SEMUA
PERJALANAN EKSPEDISI LAKSAMANA JENGKO
MELALUI SELAT MALAKA// BATAM JUGA MEMEMILIKI DESTINASI TEMATIK YANG SUDAH MEMGAMBARKAN/ TEMA CHENG HO YAITU DI GOLDEN PRAWN KOTA BATAM//
DISANA SUDAH ADA MINIATUR KAPAL CHENG HO/ SELAIN ITU SEKARRANG SEDANG DI BANGUN MINIATUR
MESJID CHENG HO DI BATAM//
GUNTUR MENGATAKAN UNTUK PERTAMA KALIKEPRI MELAKUKAN KERJA
SAMA DENGAN TIONGKOK DALAM JALUR SAMUDRA TIONGKOK//
WWC KADIS PAR KEPRI// GUNTUR SAKTI
NIKOLAKA AMUN MAMA STV BATAM MELAPORKAN
Kamis, 19 Februari 2015
Rabu, 18 Februari 2015
WAGUB KEPRI MENHADIRI ACARA PUNCAK IMLEK DI KOTA BATAM
WAGUB KEPRI MENHADIRI ACARA PUNCAK IMLEK DI KOTA
BATAM
PUNCAK
PERAYAAN MALAM TAHUN BARU IMLEK DI BATAM BERLANGSUNG MERIAH// PERHELATAN YANG
DIPUSATKAN DI DEPAN HOTEL SARI JAYA/ NAGOYA PADA RABU 18/2/2015/ MALAM// ACARA
IMLEK INI DIHADIRI WAKIL GUBERNUR KEPRI SOERYO RESPATIONO/ KAPOLDA KEPRI BRIGJEN
ARMAN DEPARI/ KETUA DPRD KEPRI JUMAGA NADEAK/ MANTAN KAPOLDA
KEPRI BRIGJEN ENDJANG SUDRAJAT/ KETUA
OTORITA BATAM/ MUSTOFA WIJAYA/ KETUA DPRD KOTA BATAM NUR YANTO/ KANGGOTA DPRD KEPRI ASMON PATROS/ SERTA RIBUAN
WARGA DARI BERBAGAI ELEMEN/ PESTA KEMBANG API MENJADI PUNCAK PERAYAAN INI//
KEHADIRAN PEJABAT PEMERINTAH DISAMBUT DENGAN BARONGSAI DAN PARA HADIRIN
SEBELUM MENYAKSIKAN KEMBANG API DISUGU DENGAN BEBERAPA TARIAN KEBUDAYAAN TIONG
HOA//
DALAM
SAMBUTAN MENYAMBUT TAHUN BARU CHIN YANG DISEBUT TAHUN KAMBING KAYU WAKIL
GUBERNUR SOERYO RESPATIONO MENGATAKAN/ SELAMAT MERAYAKAN TAHUN BARU IMLEK BUAT
WARGA TIONGHOA// SEMOGA TAHUN INI MENJADI TITIK AWAL UNTUK SELALU BERSATU
JANGAN SAMPAI ADA PERPECAHAN SEKECIL APAPUN/ KARENA DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN
AKAN MENJADI SANGAT BAIK UNTUK KEDEPANNYA BUAT KITA SEMU//
SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPRI/ SOERYO RESPATIONO
ANGGOTA DPRD
KEPRI ASMIN PATROS YANG JUGA DARI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA
(PSMTI) MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PEMERINTAH KEPRI// MENURUTNYA ATAS
DUKUNGAN SELAMA INI/ WARGA TIONGHOA DI BATAM DAN KEPRI BISA MERAYAKAN TAHUN
BARU IMLEK BERSAMA DI SETIAP TAHUNNYA//
ASMIN JUGA
MENGATAKAN/BEBERAPA KALI KAMI MERAYAKAN SELALU MENDAPAT DUKUNGAN PEMERINTAH
KEPRI/ DAN SELURUH MASYARAKAT KEPRI TERUTAMA DI KOTA BATAM/ ASMIN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH
ATAS DUKUNGANNYA//
POLITIKUS
DARI GOLKAR INI MENGATAKAN/ BAHWA TAHUN IMLEK KALI INI DIKENAL DENGAN TAHUN
KAMBING KAYU/ YANG ARTINYA/ MENURUT
WARGA TIONGHOA ADALAH DALAM HIDUP HARUS BEKERJA KERAS DAN PANTANG MENYERAH
UNTUK MERAIH KEBERHASILAN//
ASMIN MENGIMBAU
DI TAHUN INI SELURUH WARGA TIONGHOA BISA BERSATU DAN TERUS BERJUANG BERSAMA//
ASMIN JUGA
MENGATAKAN TAPI TETAP HATI-HATI/ KARENA KAYU ITU SANGAT MUDAH TERBAKAR//
WWC ANGGOTA
DPRD KEPRI// ASMIN PATROS
TEPAT PUKUL
00.00 WIB KEMERIAHAN KEMBANG API DIMULAI DAN HINGAR BINGARNYA PUN TIDAK KALAH
DENGAN PERAYAAN TAHUN BARU MASEHI//
NIKOLAKA
AMUN MAMA STV BATAM MELAPORKAN
Senin, 16 Februari 2015
Sabtu, 14 Februari 2015
Jumat, 13 Februari 2015
Kamis, 12 Februari 2015
PEMERINTAH TETAP MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK DI TAHU 2015
PEMERINTAH TETAP MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK DI TAHU 2015
Pemerintah tetap menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tetap dilaksanakan pada Oktober 2015, meskipun Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah mengusulkan pengunduran jadwal pilkada serentak gelombang pertama hingga Pebruari 2016.
"Hal ini yang
kami minta pertahankan karena kalau ini bergeser satu bulan (saja) akan
pegaruhi proses lainnya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu
(11/2/2015).
Menurutnya, Komisi II DPR telah menggelar simulasi terkait Pilkada serentak. Dari simulasi itu, DPR memutuskan menggelar Pilkada serentak pada 2016, 2017 dan 2018. Sementara pemerintah tetap ingin mempertahankan Pilkada serentak pada 2015, 2018 dan 2020.
Tjahjo mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan banyak hal terkait Pilkada serentak. Daerah, anggaran dan keamanan pun diklaim sudah siap.
"Kemarin KPU ketemu Pak Presiden, bahwa pemerintah membackup penuh anggaran KPU yang kurang termasuk anggaran daerah," katanya.
Mendagri menepis anggapan yang menyebut pelaksanaan pilkada pada tahun ini karena akan menguntungkan calon kepala daerah dari PDIP, jika tidak diundur pada 2016. "Enggak ada, kita tidak melihat itu (menguntungkan PDIP, red)," katanya
Tjahjo mengatakan, di DPR memang tengah bergulir proses revisi atas UU Pilkada. Rencananya, revisi itu akan dituntaskan pada 17 Februari nanti. Namun, Tjahjo menegaskan, pemerintah masih berpegang pada jadwal agar pilkada serentak tetap digelar tahun ini.
"Keinginan pemerintah agar pilkada tetap digelar pada tahun ini justru demi konsistensi," jelasnya.
Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga agar tidak mengganggu APBD dan APBN. "Kita punya komitmen agar jadwal tak terganggu plus bisa dilaksanakan dan dipersiapkan September sampai Desember, supaya tak ganggu hal-hal yang berkaitan dengan APBD dan APBN." ungkapns a.
Tjahjo menegaskan, konsistensi pemerintah untuk menggelar pilkada serentak pada tahun ini juga didasari pada rencana menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada 2018.
Di samping itu. pada 2019 juga ada agenda nasional, yakni pelaksanaan pileg dan pilpres yang digelar bersamaan.
"Kalau satu mundur, akan menganggu semua jadwal. Kan sudah ada jadwal pileg dan pilpres pada 2019. Jadi kita hanya ingin tetap konsisten. Pilkada 2015 tetap dilaksanakan 2015. Soal nanti ada pertimbangan dari KPU dan DPR, kita dengarkan," ujarnya.
Berdasarkan hitung-hitungan sementara dari KPU, pelaksanaan pilkada, jelas Tjahjo, dapat dilaksanakan pada 2015. Tapi, untuk pelantikan kemungkinan di 2016, mengingat adanya kemungkinan sengketa yang muncul. Saat ditanya apakah ketika pilkada tetap dilaksanakan pada 2015 sudah dipastikan bahwa konflik internal PPP dan Golkar juga akan berakhir pada tahun ini, Tjahjo menegaskan, pemerintah tidak masuk pada hal tersebut.
"Saya tak mau masuk ke partai, walaupun muaranya ke sana. Saya enggak mau masuk, itu masalah internal partai," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik Husni menyebut, setidaknya ada sekitar 204 pilkada yang akan dilakukan pada 2015 ini. Pilkada ini terdiri dari pemilihan gubernur di delapan provinsi dan pilkada di 186 kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang, belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada serentak.
"Sampai sekarang UU nya mengatur tahun ini, kecuali nanti ada revisi. Intinya kami menunggu, dalam artian untuk memastikan peraturannya. Baru kemudian kami menerbitkan Peraturan KPU. Dalam menunggu itu, kami terus siapkan aturan kampanye, dana kampanye, logistik, kita cek lagi pencalonan, dan lain-lain. Tidak terlalu sulit menggesemya. Kalau diubah, kan tinggal diperpendek." kata Husni.
Sementara itu, Panja Komisi II DPR menyepakati 7 poin krusial yang akan direvisi dalam UU Pilkada. Yakni pertama pilkada serentak, sebelumnya diusulkan dimulai 2015 dan serentak nasional pada 2020, disepakati dilaksanakan pada Pebruari 2016 dan 2027.
Kedua syarat menjadi kepala daerah, sebelumnya umur seorang Gubernur ditetapkan adalah 30 tahun dan Bupati/Walikota 25 tahun. Sementara itu Panja Komisi II DPR RI sepakat bahwa umur Gubernur adalah 35 tahun dan Bupat/Walikota 30 tahun.
Ketiga terkait syarat pendidikan yang diperbaiki agar tiap orang memiliki kesempatan yang sama. Keempat terkait paket pimpinan kepala daerah, Komisi II DPR RI meminta dibuat paket dengan catatan bisa paket satu orang kepala daerah dengan dua wakil.
Kelima terkait uji publik, Panja menilai memang harus dilakukan sebagai upaya sinkronisasi sosialisasi calon, dimana uji publik dilakukan di parpol untuk mendorong institusi rekrutmen dan KPU diberi kewenangan sosialisasi.
Keenam terkait sengketa pilkada, sudah ada fatwa MK yang tidak akan mengadili sengketa. Penyelesaiannya ada di pengadilan tinggi di tingkat regional, yang terbagi dalam empat regional. Apabila sengketa proses di pengadilan tinggi dan apabila tidak puas maka bisa mengajukan ke Mahkamah Agung,.
Ketujuh terkait soal ambang batas kemenangan sebesar 30 persen dan parpol yang boleh mengajukan calonnya yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara.
DPR sendiri menargetkan revisi UU Pilkada selesai pada 17 Pebruari 2015 sebelum masa reses, setelah disahkan masuk dalam RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015.
SUMBER BATAM TODAY
Pemerintah tetap menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tetap dilaksanakan pada Oktober 2015, meskipun Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah mengusulkan pengunduran jadwal pilkada serentak gelombang pertama hingga Pebruari 2016.
Menurutnya, Komisi II DPR telah menggelar simulasi terkait Pilkada serentak. Dari simulasi itu, DPR memutuskan menggelar Pilkada serentak pada 2016, 2017 dan 2018. Sementara pemerintah tetap ingin mempertahankan Pilkada serentak pada 2015, 2018 dan 2020.
Tjahjo mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan banyak hal terkait Pilkada serentak. Daerah, anggaran dan keamanan pun diklaim sudah siap.
"Kemarin KPU ketemu Pak Presiden, bahwa pemerintah membackup penuh anggaran KPU yang kurang termasuk anggaran daerah," katanya.
Mendagri menepis anggapan yang menyebut pelaksanaan pilkada pada tahun ini karena akan menguntungkan calon kepala daerah dari PDIP, jika tidak diundur pada 2016. "Enggak ada, kita tidak melihat itu (menguntungkan PDIP, red)," katanya
Tjahjo mengatakan, di DPR memang tengah bergulir proses revisi atas UU Pilkada. Rencananya, revisi itu akan dituntaskan pada 17 Februari nanti. Namun, Tjahjo menegaskan, pemerintah masih berpegang pada jadwal agar pilkada serentak tetap digelar tahun ini.
"Keinginan pemerintah agar pilkada tetap digelar pada tahun ini justru demi konsistensi," jelasnya.
Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga agar tidak mengganggu APBD dan APBN. "Kita punya komitmen agar jadwal tak terganggu plus bisa dilaksanakan dan dipersiapkan September sampai Desember, supaya tak ganggu hal-hal yang berkaitan dengan APBD dan APBN." ungkapns a.
Tjahjo menegaskan, konsistensi pemerintah untuk menggelar pilkada serentak pada tahun ini juga didasari pada rencana menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada 2018.
Di samping itu. pada 2019 juga ada agenda nasional, yakni pelaksanaan pileg dan pilpres yang digelar bersamaan.
"Kalau satu mundur, akan menganggu semua jadwal. Kan sudah ada jadwal pileg dan pilpres pada 2019. Jadi kita hanya ingin tetap konsisten. Pilkada 2015 tetap dilaksanakan 2015. Soal nanti ada pertimbangan dari KPU dan DPR, kita dengarkan," ujarnya.
Berdasarkan hitung-hitungan sementara dari KPU, pelaksanaan pilkada, jelas Tjahjo, dapat dilaksanakan pada 2015. Tapi, untuk pelantikan kemungkinan di 2016, mengingat adanya kemungkinan sengketa yang muncul. Saat ditanya apakah ketika pilkada tetap dilaksanakan pada 2015 sudah dipastikan bahwa konflik internal PPP dan Golkar juga akan berakhir pada tahun ini, Tjahjo menegaskan, pemerintah tidak masuk pada hal tersebut.
"Saya tak mau masuk ke partai, walaupun muaranya ke sana. Saya enggak mau masuk, itu masalah internal partai," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik Husni menyebut, setidaknya ada sekitar 204 pilkada yang akan dilakukan pada 2015 ini. Pilkada ini terdiri dari pemilihan gubernur di delapan provinsi dan pilkada di 186 kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang, belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada serentak.
"Sampai sekarang UU nya mengatur tahun ini, kecuali nanti ada revisi. Intinya kami menunggu, dalam artian untuk memastikan peraturannya. Baru kemudian kami menerbitkan Peraturan KPU. Dalam menunggu itu, kami terus siapkan aturan kampanye, dana kampanye, logistik, kita cek lagi pencalonan, dan lain-lain. Tidak terlalu sulit menggesemya. Kalau diubah, kan tinggal diperpendek." kata Husni.
Sementara itu, Panja Komisi II DPR menyepakati 7 poin krusial yang akan direvisi dalam UU Pilkada. Yakni pertama pilkada serentak, sebelumnya diusulkan dimulai 2015 dan serentak nasional pada 2020, disepakati dilaksanakan pada Pebruari 2016 dan 2027.
Kedua syarat menjadi kepala daerah, sebelumnya umur seorang Gubernur ditetapkan adalah 30 tahun dan Bupati/Walikota 25 tahun. Sementara itu Panja Komisi II DPR RI sepakat bahwa umur Gubernur adalah 35 tahun dan Bupat/Walikota 30 tahun.
Ketiga terkait syarat pendidikan yang diperbaiki agar tiap orang memiliki kesempatan yang sama. Keempat terkait paket pimpinan kepala daerah, Komisi II DPR RI meminta dibuat paket dengan catatan bisa paket satu orang kepala daerah dengan dua wakil.
Kelima terkait uji publik, Panja menilai memang harus dilakukan sebagai upaya sinkronisasi sosialisasi calon, dimana uji publik dilakukan di parpol untuk mendorong institusi rekrutmen dan KPU diberi kewenangan sosialisasi.
Keenam terkait sengketa pilkada, sudah ada fatwa MK yang tidak akan mengadili sengketa. Penyelesaiannya ada di pengadilan tinggi di tingkat regional, yang terbagi dalam empat regional. Apabila sengketa proses di pengadilan tinggi dan apabila tidak puas maka bisa mengajukan ke Mahkamah Agung,.
Ketujuh terkait soal ambang batas kemenangan sebesar 30 persen dan parpol yang boleh mengajukan calonnya yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara.
DPR sendiri menargetkan revisi UU Pilkada selesai pada 17 Pebruari 2015 sebelum masa reses, setelah disahkan masuk dalam RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015.
SUMBER BATAM TODAY
Rabu, 11 Februari 2015
Selasa, 10 Februari 2015
PERS HARUS MENCERDASKAN DAN MEMAJUKAN BANGSA
PERS HARUS MENCERDASKAN DAN MEMAJUKAN BANGSA
WAKIL PRESIDEN RI JUSUF KALLA MENYAMPAIKAN PERS HARUS BERMANFAAT DALAM
MENCERDASKAN DAN MEMAJUKAN BANGSA// PERS
JUGA HARUS MEMBERIKAN INFORMASI YANG LEBIH OBJEKTIF//
JUSUSF KALA MENGATAKANKITA HARUS SALING MENGINGATKAN/ TANPA PERS PEMERINTAH
TAK BISA BERBUAT APA-APA KEPADA MASYARAKAT/ HAL INI DISAMPAIKANA WAKIL PRESIDEN
DALAM SAMBUTANNYA PADA PUNCAK ACARA HARI PERS NASIONAL (HPN) 2015 DI BATAM/ SENIN
(9/2/2015) //JUSUF KALLA (JK) MENGATAKAN DALAM MENCERDASKAN DAN MEMAJUKAN BANGSA/ PERS JANGAN HANYA MEMBERITAKAN PERMASALAHAN SAJA/ TETAPI JUGA HARUS MEMBERIKAN SOLUSI UNTUK MENGUBAH PERILAKU YANG LEBIH BAIK/ OBJEKTIVITAS DALAM PEMBERITAAN TETAP HARUS DIUTAMAKAN//
JK MENAMBAHKAN KITA TIDAK MAU KEMBALI KE MASA PERS TAHUN 80-AN/ YANG BAIK KATAKAN BAIK/ YANG BURUK KATAKAN BURUK UNTUK MENJADI KOREKSI/ MEDIA DAN PERS SANGAT PENTING UNTUK KEMAJUAN BANGSA//
PADA ACARA PUNCAK HARI PERS NASIONAL INI/ PWI MELAKUKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI (DIKTI)/ PERUSAHAAN BUMN DAN SWASTA SEBAGAI MITRA PWI/ DAN GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO/ KARENA SEKOLAH FORMAL JURNALISTIK AKAN DIDIRIKAN DI JAWA TENGAH//
GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO MENGATAKAN/ BERSAMA PWI JATENG SUDAH SEPAKAT UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH JUNARLIS DI SANA// DIMANA MORALITASM DAN IDEALISME JUNARLIS KITA BANGUN BERSAMA/ DAN INI MERUPAKAN SPIRIT KADERISASI KEPADA DUNIA PERS KEDEPAN//
SEMENTARA KETUA PWI PUSAT MARGIONO MENGATAKAN BERTERIMA KASIH KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH YANG TELAH MENYEDIAKAN LAHAN UNTUK INFRASTRUKTUR BANGUNANA SEKOLAH JUNARLIS// DAN SAAT INI SEDANG DALAM TAHAP PEMBANGUNANA//
MULAI EFEKTIF BELAJAR MENGAJAR TAHUN 2016 AKAN SUDAH DIBUKA PENDAFTARAN DAN KERJASAMA DENGAN SCHOOL OF JOURNALISME DAN JUGA KERJASAMA DENGAN UNESCO//
SELAIN WAKIL PRESIDEN RI/ HPN 2015 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU JUGA DIHADIRI KETUA MPR, JULKIFLI HASAN// BEBERAPA MENTERI KABINET KERJA/ 32 GUBERNUR SE-INDONESIA, TOKOH PERS NASIONAL DAN LUAR NEGERI, SERTA 50 WARTAWAN MALAYSIA//
Langganan:
Postingan (Atom)