Narasi MENDAGRI MEMINTA DAU KEPRI LEBIH TINGGI DARI DAERAH LAIN DI INDONESIA

MENDAGRI MEMINTA DAU KEPRI LEBIH TINGGI DARI DAERAH LAIN DI INDONESIA


Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mendorong kementerian lain di kabinet pemerintahan RI, lebih banyak membantu daerah perbatasan. Selain itu, dia mengusulkan agar dana alokasi umum (DAU) Kepri, beda dengan daerah lain. Atau lebih tinggi persentasenya dibanding lainnya.
Demikian diungkapkan Gamawan, Senin (11/8/14) di Batam, saat sosialisasi Permedagri 72 tahun 2013, tentang pedoman pembangunan wilayah terpadu dan penguatan kapasitas badan koordinasi penataan ruang daerah. Diakui, pihaknya mengusulkan agar DAU untuk provinsi kepulauan beda.
"Kalau jalan 20 kilometer di darat, mahal 20 kilo di laut. Wajar kalau variabel DAU/DAK kepulauan beda sama daratan. Itu yg masuk revisi UU.32. Mudah-mudahan sblm saya berakhir bisa teralisasi," harap dia.
Kemendagri diakui, terus mendorong kementerian lain untuk membantu daerah. "Seperti yang pernah dilakukan Kemendagri, mendorong Kementerian Perhubungan, hingga Provinsi Kepri mendapat tambahan dua unit kapal," katanya.
Pada kesempatan itu, Gamawan mengingatkan, pentingnya kesiapan Indonesia dan Kepri, menghadapi tahun 2015 mendatang. Alasannya, diperkirakan tahun depan, perekonomian dunia melambat. "Pada krisis global tahun 2008, Indonesia mampu bertahan. Kedepan, kita buktikan kita bisa lagi. Asal daerah maksimal," harap Gamawan.
Sementara Gubernur Kepri, M Sani menyampaikan, kebutuhan Kepri sebagai daerah perbatasan, besar untuk infrastruktur. Kepri membutuhkan dukungan untuk konektivitas antar daerah. "Kalau ini dapat terwujud, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7-8 persen. Jika angka ini tercapai, implikasinya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Diakui Sani, pembangunan di Kepri dilakukan dengan pembagian wilayah. Dimana, ada kategori daerah kawasan Free Trade Zone (FTZ), yang mencakup Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. "Kemudian untuk Natuna, Anambas, Lingga (NAL), dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh atau KSCT," jelas Sani.
Karena itu, Sani berharap perhatian pusat, untuk percepatan pembangunan. Dia juga meminta agar dilakukan penajaman penerapan Permendagri 72. "Mohon menteri untuk dibantu. Ini untuk menjawab pembangunan kawasan terpadu sebagaimana diinginkan bersama," harap Sani.
Kebijakan itu diakui, untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kepri. Dimana, pertumbuhan ekonomi Kepri, rata-rata 6,33 persen. Pertumbuhan ekonomi juga diakui, sempat mencapai 8 persen. Tapi kenaikan harga BBM, kurs dolar, memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Saya yakin ke depan akan lebih baik. Apalagi pembangunan di luar Batam ke depannya juga akan diakselerasi," kata Sani mengakhiri.