Rabu, 03 September 2014

UANG PERJALANAN DINAS DPRD KOTA BATAM DIPANGKAS RP 1,5 JUTA



UANG PERJALANAN DINAS DPRD KOTA BATAM DIPANGKAS RP 1,5 JUTA

Uang perjalanan dinas DPRD Kota Batam akan dipangkas hingga 75 Persen. Di mana uang perjalanan dinas atau uang kantong yang sebelumnya berkisar antara Rp 1,5 Juta-Rp 2 Juta, mulai 2015 mendatang hanya sekitar Rp 400 Ribu setiap hari.
Sekretaris DPRD Kota Batam Marzuki mengatakan hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD. Di mana diisyaratkan bahwa  uang harian perjalanan dinas akan ditetapkan seragam sekitar Rp 400 ribu rupiah.
"Ini akan berlaku 2015 mendatang. Ini juga akan dianggarkan di APBD. Kita tunggu aja di APBD nanti," katanya.
Udin P Sihaloho, anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku sudah mengetahui kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa secara finansial memang sangat jauh menurun.
"Saya sudah tahu akan hal itu. Perjalanan dinas untuk anggota dewan yang baru ini memang hanya Rp 400 ribu. Saya setuju saja akan hal itu," katanya.
Menurut Udin, pemangkasan uang saku tersebut akan lebih mengefektifkan kinerja DPRD Kota Batam. Di mana, secara finansial, hal ini akan berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan kerja DPRD Kota Batam.
"Itu memang secara finansial berpengaruh. Tetapi perlu diingat kerja DPRD Kota Batam bukan hanya untuk jalan-jalan saja. Saya setuju dengan pemangkasan ini," katanya.
Meski demikian, Udin mengatakan bahwa sejumlah perjalanan dinas atau pun studi banding itu untuk hal-hal tertentu perlu. Di mana Batam masih perlu belajar dari daerah-daerah lain. Tetapi terkadang menurut Udin, ada perjalan dinas yang memang hasil dan kajiannya tepat diterapkan di Batam, tetapi hingga saat ini Pemko Batam tidak maksimal menerapkannya.
"Misalnya masalah PAD Parkir. DPRD dulu melakukan perjalanan dinas ke Sidoarjo. Di sana PAD parkir mampu mencapai Rp 18 Miliar. Kita terapkan ini di Batam, tetapi dinas terkait tidak maksimal," katanya.
Uba Ingan Sigalingging, dari Fraksi Hanura juga mengaku senang dengan adanya pemangkasan anggaran untuk uang saku tersebut. Menurutnya, selama ini banyak anggota dewan yang terlena dengan perjalan dinas, bimtek dan sebagainya.
"Gara-gara perjalanan dinas ini banyak anggota dewan yang melupakan rakyatnya. Saya setuju dengan hal ini. Pemerintah pusat sudah tepat melakukan pemangkasan itu. Kita memang bekerja untuk rakyat, bukan meninggalkan rakyat dengan berdalih kunker," katanya.
Hal yang sama diungkapkan Lik Hai, dari Partai NasDem. Ia mengatakan bahwa yang memilih anggota dewan adalah rakyat, maka jangan tinggalkan rakyat dengan dalih kunjungan kerja. Ia berharap dengan pemangkasan itu, kinerja DPRD akan lebih maksimal.
"Saya setuju dengan hal itu. Yang mendudukkan kita adalah masyarakat, jadi mari kita perbanyak waktu kita bersama rakyat," katanya.
ANAK PULAU LEMBATA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar