UANG PERJALANAN DINAS DPRD KOTA BATAM DIPANGKAS RP 1,5 JUTA
Uang perjalanan dinas DPRD Kota Batam akan dipangkas hingga
75 Persen. Di mana uang perjalanan dinas atau uang kantong yang sebelumnya
berkisar antara Rp 1,5 Juta-Rp 2 Juta, mulai 2015 mendatang hanya sekitar Rp
400 Ribu setiap hari.
Sekretaris DPRD Kota Batam Marzuki mengatakan hal ini sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD. Di mana
diisyaratkan bahwa uang harian
perjalanan dinas akan ditetapkan seragam sekitar Rp 400 ribu rupiah.
"Ini akan berlaku 2015 mendatang. Ini juga akan
dianggarkan di APBD. Kita tunggu aja di APBD nanti," katanya.
Udin P Sihaloho, anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi PDI
Perjuangan mengaku sudah mengetahui kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa
secara finansial memang sangat jauh menurun.
"Saya sudah tahu akan hal itu. Perjalanan dinas untuk
anggota dewan yang baru ini memang hanya Rp 400 ribu. Saya setuju saja akan hal
itu," katanya.
Menurut Udin, pemangkasan uang saku tersebut akan lebih
mengefektifkan kinerja DPRD Kota Batam. Di mana, secara finansial, hal ini akan
berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan kerja DPRD Kota Batam.
"Itu memang secara finansial berpengaruh. Tetapi perlu
diingat kerja DPRD Kota Batam bukan hanya untuk jalan-jalan saja. Saya setuju
dengan pemangkasan ini," katanya.
Meski demikian, Udin mengatakan bahwa sejumlah perjalanan
dinas atau pun studi banding itu untuk hal-hal tertentu perlu. Di mana Batam
masih perlu belajar dari daerah-daerah lain. Tetapi terkadang menurut Udin, ada
perjalan dinas yang memang hasil dan kajiannya tepat diterapkan di Batam,
tetapi hingga saat ini Pemko Batam tidak maksimal menerapkannya.
"Misalnya masalah PAD Parkir. DPRD dulu melakukan
perjalanan dinas ke Sidoarjo. Di sana PAD parkir mampu mencapai Rp 18 Miliar.
Kita terapkan ini di Batam, tetapi dinas terkait tidak maksimal," katanya.
Uba Ingan Sigalingging, dari Fraksi Hanura juga mengaku
senang dengan adanya pemangkasan anggaran untuk uang saku tersebut. Menurutnya,
selama ini banyak anggota dewan yang terlena dengan perjalan dinas, bimtek dan
sebagainya.
"Gara-gara perjalanan dinas ini banyak anggota dewan
yang melupakan rakyatnya. Saya setuju dengan hal ini. Pemerintah pusat sudah
tepat melakukan pemangkasan itu. Kita memang bekerja untuk rakyat, bukan
meninggalkan rakyat dengan berdalih kunker," katanya.
Hal yang sama diungkapkan Lik Hai, dari Partai NasDem. Ia
mengatakan bahwa yang memilih anggota dewan adalah rakyat, maka jangan
tinggalkan rakyat dengan dalih kunjungan kerja. Ia berharap dengan pemangkasan
itu, kinerja DPRD akan lebih maksimal.
"Saya setuju dengan hal itu. Yang mendudukkan kita
adalah masyarakat, jadi mari kita perbanyak waktu kita bersama rakyat,"
katanya.
ANAK PULAU LEMBATA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar